JDIH Teluk Bintuni | Bagian Hukum Setda. Teluk Bintuni
bakum_9206@telukbintunikab.go.id 081354192777

Cari Produk Hukum

Bupati Teluk Bintuni

Selamat Datang

di Situs Resmi

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Teluk Bintuni
Bagian Hukum Setda Teluk Bintuni

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib terpadu dan berkesinambungan

Gambar Kiri Gambar Kanan

Akses Informasi Hukum Mudah dan Cepat

Sistem informasi yang menyediakan dokumen hukum secara lengkap dan terpercaya

Gambar Kiri Gambar Kanan

Statistik Produk Hukum

Lihat semua Produk Hukum

95

total peraturan

9

total monografi

1

total artikel

7

total putusan

Peraturan Terbaru

Lihat semua Peraturan
Sampul

Monografi Hukum

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025

T.E.U. Badan/Pengarang: Tidak disebutkan
Subjek: Umum
Penerbit: BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
Tempat Terbit: KAB. TELUK BINTUNI
Tahun Terbit: 2025
Lihat Detail →

📊 Statistik Dokumen Hukum

Putusan Terbaru

Lihat semua Putusan
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN TELUK BINTUNI Tahun 2024

Nomor: 101/PHPU.BUP-XXIII/2025 | Tahun: 2025

Pengadilan: Jakarta

"Dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur; 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan perm"

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Tahun 2024

Nomor: 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 | Tahun: 2024

Pengadilan: Jakarta

"Menolak eksepsi Termohon"

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020

Nomor: 95/PHP.BUP-XIX/2021 | Tahun: 2021

Pengadilan: Jakarta

"Dalam Eksepsi: 1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; 2. Penyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dap"

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Tahun 2015

Nomor: 101/PHP.BUP-XIV/2016 | Tahun: 2016

Pengadilan: Jakarta

"Mengabulkan Sebagian"

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati TELUK BINTUNI Tahun 2015

Nomor: 101/PHP.BUP-XIV/2016 | Tahun: 2016

Pengadilan: Jakarta

"sela"

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Tahun 2015

Nomor: 67/PHP.BUP-XIV/2016 | Tahun: 2016

Pengadilan: Jakarta

"Tidak Dapat Diterima"

Berita Terbaru

Lihat semua Berita
Putusan MK, Nafas Baru bagi Masyarakat Adat: Negara Akhirnya Tak Lagi Jadi Penjaga Gerbang Hutan
17 Oktober 2025
Putusan MK, Nafas Baru bagi Masyarakat Adat: Negara Akhirnya Tak Lagi Jadi Penjaga Gerbang Hutan

https://swararakyat.com/putusan-mk-nafas-baru-bagi-masyarakat-adat-negara-akhirnya-tak-lagi-jadi-penjaga-gerbang-hutan/

Baca Selengkapnya
RESMI DITETAPKAN, PERDA RPJMD 2025-2029 JADI PEDOMAN PEMBANGUNAN TELUK BINTUNI LIMA TAHUN KEDEPAN
23 Oktober 2025
RESMI DITETAPKAN, PERDA RPJMD 2025-2029 JADI PEDOMAN PEMBANGUNAN TELUK BINTUNI LIMA TAHUN KEDEPAN

BINTUNI – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Bintuni secara resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ra...

Baca Selengkapnya

📊 Statistik Kunjungan

Data aktual pengunjung website JDIH

29

Hari Ini

427

April

392

March

356

February

Update: 04 April 2026